Aplikasi Eksternal
Cari Produk Hukum

Tugas & Fungsi JDIH Gianyar

Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas :
  • Menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  • Mengkoordinasikan penyusunan dan penataan produk hukum Daerah;
  • Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan berpedoman pada  rencana dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam  pengembangan karier;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan penyuratan awig-awig dan aturan pelaksanaan di desa pekraman;
  • Mengkoordinasikan pemberian bantuan hukum terhadap proses hukum di peradilan yang melibatkan Pemerintah Daerah;
  • Mengkoordinasikan pengkajian produk hukum daerah terhadap Peraturan  Perundang – Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar produk  hukum daerah;
  • Penanda tangan Kartu Tanda Pengenal (KTP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  • Mengkaji dan memberi bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada  Perangkat Daerah atas masalah hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Merumuskan, mengkaji dan memberi pendapat atas kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka kerja sama Daerah;
  • Mengkoordinasikan dan memasyarakatkan pelaksanaan HAM di daerah;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan  sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Memberikan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melakukan koordinasi antar Sub.Bagian agar tercipta sistem kerja yang baik dan saling mendukung;
  • Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana  yang telah ditentukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan  karier;
  • Menyiapkan bahan rumusan dan pendapat hukum atas rancangan kerjasama daerah;
  • Menyiapkan bahan untuk melayani Perangkat Daerah dalam rangka menyusun rancangan Produk Hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Melaksanakan penyebarluasan rancangan peraturan daerah guna mendapat masukan dari masyarakat;
  • Melaksanakan registrasi pengundangan produk-produk hukum daerah;
  • Melaksanakan inventarisasi produk hukum Daerah secara periodik sesuai jenis dan masa berlakunya;
  • Menyiapkan bahan-bahan hukum dalam rangka pelaksanaan program legislasi Daerah;
  • Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

 

Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas:

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Memberikan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melakukan koordinasi antar Sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang baik dan saling mendukung;
  • Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana  yang telah ditentukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan  karier;
  • Menyiapkan bahan-bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka  menyelesaikan masalah hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Kabupaten  berdasarkan Peraturan yang berlaku;
  • Memberikan bantuan Hukum kepada unsur Perangkat Pemerintah Kabupaten  terhadap persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya agar  permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Menginventarisasi sengketa Hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten  berdasarkan pentunjuk dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran  pelaksanaan tugas;
  • Membantu pelaksanaan bimbingan penyuratan Awig-awig dan Peraturan pelaksanaan kerja di desa Pakraman;
  • Melaksanakan permasyarakatan produk hukum dan HAM kepada masyarakat;
  • Menyiapkan surat-surat dan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

 

Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melakukan koordinasi antar Sub Bagian agar tercipta sistem kerja yang baik dan saling mendukung;
  • Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana kerja yang baik dan saling mendukung;
  • Melaksanakan inventararisasi secara periodik produk-produk hukum yang berlaku;
  • Melaksanakan penataan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  • Melaksanakan dokumentasi atas segala produk-produk hukum;
  • Melaksanakan Aplikasi Sistem Informasi Hukum (SISKUM) yang berbasis WEB/Internet;
  • Melakukan kajian produk – produk hukum daerah terhadap Peraturan  Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar produk –  produk hukum daerah;
  • Menyiapkan bahan-bahan hukum sebagai informasi kepada masyarakat;
  • Melaksanakan Entri data produk-produk Hukum seperti Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati ke dalam sistem Informasi Hukum;
  • Melaksanakan aplikasi produk-produk Hukum kedalam Sistem Informasi Hukum (Siskum);
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan