Produk Hukum Terbaru
PERBUP No 25 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 25 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026

PERBUP No 21 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah

PERBUP No 19 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2027

PERBUP No 18 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

PERBUP No 15 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

PERBUP No 16 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

PERBUP No 14 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

PERBUP No 13 Tahun 2026

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik

PERDA No 7 Tahun 2026

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Maskot Daerah

PERDA No 5 Tahun 2026

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Kepemudaan

Produk Hukum Terkait
COVID
PERBUP No 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Sebagaimana Tel

PERBUP No 87 Tahun 2021

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan

PERDES No 2 Tahun 2021

PERATURAN DESA SUWAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA SUWAT

PERDES No 1 Tahun 2021

Peraturan Desa Peliatan Nomor 1a Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Peliatan

PERBUP No 56 Tahun 2020

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

PERBUP No 35 Tahun 2020

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERBUP No 28 Tahun 2020

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON MEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Akses Produk Hukum Dengan Mudah

Unduh semua produk hukum Kabupaten Gianyar dengan mudah dan cepat

*Kosongkan untuk mengunduh semua tahun
Statistik Produk Hukum
Pengumuman
Kegiatan Terbaru
Edukasi Kesadaran Hukum Sejak Dini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Siswa-Siswi DI SMP NEGERI 1 GIANYAR

EDUKASI KESADARAN HUKUM SEJAK DINI, BAGIAN HUMUM SETDA KABUPATEN GIANYAR GELAR PENYULUHAN HUKUM BAGI SISWA-SISWI DI SMP NEGERI 1 GIANYARGianyar, 23 Oktober 2026 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi pelajar bertempat di Aula SMP Negeri 1 Gianyar.Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum, membentuk karakter generasi muda yang taat hukum, serta mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah maupun masyarakat.Penyuluhan hukum ini menghadirkan 4 (empat) unsur narasumber lintas instansi yang membawakan materi-materi edukatif: 1. Kanwil Kementerian Hukum Bali — Pembekalan Kesadaran Hukum Dasar Sejak Dini, meliputi pengenalan aturan hukum yang menjerat anak di bawah umur, batasan sanksi hukum, serta edukasi pencegahan kriminalitas usia sekolah. 2. Kepolisian Resor Gianyar — Sosialisasi Kamtibmas Remaja dan Keselamatan Berkendara, yang menekankan edukasi bijak bermedia sosial, bahaya cyberbullying, pencegahan narkoba/rokok/vape, serta etika tertib berlalu lintas. 3. Kejaksaan Negeri Gianyar — Pengenalan Hukum dan Budaya Anti-Korupsi melalui program “Jaksa Masuk Sekolah” untuk mengenalkan hukum, menjauhi hukuman, serta menanamkan nilai integritas dan kejujuran sejak dini. 4. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PMI Bali — Edukasi Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan, mencakup pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemahaman hak-hak anak, serta gerakan stop bullying (perundungan) antar siswa. Melalui sinergi bersama instansi penegak hukum dan lembaga bantuan hukum ini, diharapkan para siswa-siswi dapat menjadi generasi penerus yang cerdas, berintegritas, bertangung jawab, dan taat pada aturan hukum yang berlaku.#JDIHGianyar #BagianHukumGianyar #PemkabGianyar #PenyuluhanHukum2026

Baca Selengkapnya

2026-11-19 01:44:46 | Oleh : admin JDIH

Tingkatkan Kesadaran Hukum Perangkat Desa, Pemkab Gianyar Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2026

TINGKATKAN KESADARAN HUKUM PERANGKAT DESA, PEMKAB GIANYAR GELAR KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2026Gianyar, 14 Oktober 2026 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2026 yang bertempat di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar. Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Hukum Aparat dan Masyarakat menuju Gianyar yang Taat Hukum, Aman, dan Berkeadilan”, kegiatan ini ditujukan bagi Kasi Trantib Kecamatan, Perbekel/Lurah, staf desa, serta unsur Paralegal/Tokoh Masyarakat yang terhimpun dalam Posyankumhamdes se-Kabupaten Gianyar.Kegiatan ini menghadirkan 4 (empat) narasumber dari instansi dan lembaga hukum terkait:1. Kanwil Kementerian Hukum Bali — Mengulas Tata Cara Pembentukan Desa Sadar Hukum, Paralegal, serta Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).2. Polres Gianyar — Memaparkan Penerapan Restorative Justice di Tingkat Desa, Pencegahan Judi Online, Pinjol Ilegal, Penipuan Siber, Narkoba, dan Konflik Sosial.3. Kejaksaan Negeri Gianyar — Mengedukasi Titik Rawan Penyimpangan Penggunaan APBDes, Peran Pendampingan Hukum (Datun), dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparat Desa.4. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PMI Bali — Menguraikan Pencegahan KDRT, TPKS, Peran Pemerintah Desa dalam Rujukan/Pendampingan Awal Korban, serta Kesetaraan Gender & Hak Anak.Melalui penyuluhan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum aparat desa serta mengoptimalisasi peran Posyankumhamdes dan Balai Kertha Adhyaksa dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. #JDIHGianyar #BagianHukumGianyar #PemkabGianyar #PenyuluhanHukum2026 #DesaSadarHukum

Baca Selengkapnya

2026-11-19 01:33:50 | Oleh : admin JDIH

Konsultasi dan Koordinasi Aplikasi JDIH Kabupaten Gianyar

KONSULTASI DAN KOORDINASI JDIH KABUPATEN GIANYAR KE BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

Denpasar, 18 November 2026 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan serta pengembangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Gianyar ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, bertempat di Gedung Unit 3 Lantai 3.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Lainnya Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Bapak I Gede Made Dwidharpradnya Wira Putra, S.H.

Hasil Kegiatan:

- Evaluasi & Penguatan Aplikasi JDIH: Penyelarasan pengelolaan data, klasifikasi dokumen hukum, serta pemutakhiran informasi pada aplikasi JDIH Kabupaten Gianyar agar semakin optimal dan sesuai standar pengelolaan JDIH.

- ⁠Sinkronisasi Kebijakan Provinsi–Kabupaten: Koordinasi terkait kesesuaian format metadata, integrasi sistem, serta tata kelola dokumentasi produk hukum daerah antara tingkat provinsi dan kabupaten.

- ⁠Berbagi Praktik Baik & Tindak Lanjut: Pertukaran informasi mengenai kendala teknis maupun administratif dalam pengelolaan JDIH serta perumusan langkah tindak lanjut guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi masyarakat.

Melalui koordinasi dan pendampingan berkelanjutan bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen menghadirkan layanan JDIH yang lebih tertib, akurat, dan mudah diakses publik.

#JDIHGianyar #BagianHukumGianyar #PemkabGianyar #BiroHukumBali #SetdaProvinsiBali

Baca Selengkapnya

2026-11-19 00:56:23 | Oleh : admin JDIH

Galeri Foto

Situs Terkait