Tentang JDIH Kab. Gianyar

DASAR HUKUM JDIH

  • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi  dan Informasi Hukum Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 Nomor 82 );
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam  Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 33);

 

Sejarah Singkat JDIH

A.  SEJARAH SINGKAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM


Arti penting keberadaan Jaringan  Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Untuk pertama kalinya dikemukakan  dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974. dengan  dilandasi suatu pendapat atau pemikiran bahwa keberadaan dokumentasi dan  perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina  hukum di Indonesia, Seminar yang diselenggarakan tersebut  merekomendasikan “perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai  menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum,  agar dapat secepatnya berfungsi”. Hal ini didorong oleh keberadaan  dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia yang masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian pada saat itu.
Rekomendasi yang  dihasilkan dari seminar tersebut, mendapat respon yang positif oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan bertindak selaku pemerakarsa  pelaksanaan beberapa Lokakarya yang diselenggarakan dibeberapa tempat  diantaranya dilaksanakan di Jakarta pada Tahun 1975, di Malang pada  Tahun 1977 dan Pontianak pada Tahun 1977 dengan agenda pokok pembahasan  difokuskan kearah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi   Hukum  (SJDIH) serta menentukan program-program kegiatan yang dapat  mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang telah dicetuskan  pada Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974.

Selang tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 1978 dalam sebuah  lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, telah menghasilkan suatu  kesepakatan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat  JDIH bersekala nasional. Sedangkan yang menjadi anggota JDIH adalah  Biro-biro hukum Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),  Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan Lembaga  Tertinggi), dan Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah).
Dengan diberlakukannya UU 32/2004  tentang Pemerintah Daerah, maka  UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah  dinyatakan tidak berlaku lagi dan penyebutan Daerah Tingkat I berubah  menjadi Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang  dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah pada waktu itu hanya  didasarkan atas kepada adanya suatu kesepakatan karena  pada saat itu belum ada peraturan yang dijadikan landasan hokum dalam pelaksanaannya.  Kekosongan aturan hukum pada saat itu  justru menjadi pemicu perjuangan  dari beberapa instansi yang merasa telah siap untuk melakukan gerakan  untuk maju dengan membentuk struktur organisasi yang memungkinkan untuk  berkoordinasi, menyusun perencanaan program kegiatan, mewujudkan sarana  fisik, mengumpulkan koleksi peraturan, melaksanakan pelatihan dan  pendidikan Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan permasalahan Dokumentasi dan Informasi Hukum, termasuk kegiatan penganggaran untuk  pelaksanaan semua kegiatan dimaksud, untuk kemudian Para pakar  dokumentasi dan informasi hukum meletakan landasan kerja untuk  pelaksanaan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek :

  • Organisasi dan Metoda : tersedianya  unit organisasi atau unit kerja yang mewadahi secara khusus tugas dan  fungsi dokumentasi dan informasi hukum dengan berpedoman pada  modul-modul kerja yang sudah dibaku-seragamkan untuk setiap jenis  kegiatan pengelolaan JDIH
  • Personalia dan Diklat : tersedianya  personil yang menangani secara khusus kegiatan JDIH dan mengikuti  bimbingan teknis pengelolaan JDIH secara manual maupun otomasi.
  • Koleksi dan Teknis : memiliki koleksi  bahan dokumentasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan  non-peraturan yang telah diolah menggunakan sistem temu kembali guna  menyajikan layanan informasi hukum. Semakin lengkap koleksi yang  dimiliki, semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi hukum  yang diperlukan oleh publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan  profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.
  • Sarana dan Prasarana : tersediannya  ruangan yang memadai untuk ruang baca, ruang kerja dan ruang penyimpanan  yang dilengkapi dengan prasarana yang cukup berupa furniture, mesin  foto copy, telepon, faximili, komputer dll.
  • Mekanisme dan Otomasi : terciptanya  tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap jenis kegiatan dan  melakukan otomasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi  sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi
    Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih  dari dua puluh tahun, pada tahun 1999 Pemerintah menerbitkan Keputusan  (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden inilah yang kemudian  dijadikan sebagai dasr hokum untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan  JDIH ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan  negara.
    Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH  ditambah meliputi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan  Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan  Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang  pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh  Menteri Kehakiman (baca Hukum dan Ham).


B.  PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan  Informasi hukum (JDIH) pada suatu lembaga mempunyai peran yang sangat  penting, hal ini sejalan dengan Peraturan  Presiden  Nomor 33 Tahun 2012  tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dalam  Konsideran menimbang Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dokumentasi dan  informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam  satu jaringan nasional, sangat penting arti dan perananannya dalam upaya  peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya  dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan  nasional pada umumnya.

Pada era teknologi informasi saat ini  pengembangan JDIH dengan menggunakan teknologi informasi adalah  merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin dihindari, mengingat kebutuhan informasi yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat  merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah Daerah untuk  dapat menyediakan dan menyebarluaskan seluruh informasi yang berkaitan  dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada seluruh lapisan  masyarakat yang membutuhkannya. Penyebaran informasi ini sangat  diperlukan , mengingat hukum/aturan tidak akan mempunyai arti jika tidak  ada yang mengetahuinya.Hal ini sejalan dengan Amandemen UUD 1945 pasal  28f yang berbunyi:”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan  memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya, serta berhak untuk menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis  saluran yang tersedia.” 

Didasari pada uraian diatas ,  diperlukan adanya suatu mekanisme yang terartur dan berkelanjutan untuk  menyampaikan informasi hukum yang ada kepada seluruh masyarakat, dengan  tujuan agar dalam penyebarluasan informasi hokum terdapat adanya jaminan  kepada seluruh masyarakat bahwa informasi hokum yang mereka buthkan  dapat diperoleh secara mudah, cepat tepat dan akurat.Dan salah satu cara  yang dapat ditempuh dalam mrangka penyebarluasan informasi hokum secara  cepat dan efisien adalah dengan menyelenggarakan system informasi dan  dokumentasi hokum yang diselenggarakan dengan menggunakan media  internet/berbasis Web.  

Dari rumusan pasal 1 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa JDIH memiliki 5 (lima) unsur utama, yaitu:

  • bahwa JDI Hukum itu merupakan suatu  sistem. Sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang  masing-masing tidak berdiri sendiri-sendtri, dan membentuk suatu  kesatuan secara utuh. Oleh karena itu,maka JDI Hukum itu haruslah  terdiri dari anggota-anggota, dan anggota-anggota jaringan merupakan  tiang utamanya/penyangganya.
  • bahwa JDI Hukum itu merupakan sistem  pendayagunaan bersama. Hai ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan dan  pengembangan koleksi JDI Hukum, pendayagunaannya dilakukan secara  bersama-sama, saling merujuk, saling berbagi informasi dan saling  mengirimkan koteksinya baik itu dalam bentuk fisik dokumen ataukah dalam  bentuk daftar koleksi yang dimilikinya. Dengan masing-masing anggota  tahu kekayaan koteksi anggota lainnya akan memudahkan penelusuran  informasi hukum.
  • bahwa pendayagunaan bersama itu dalam  bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.  JD1 Hukum adalah suatu jaringan yang bergerak di bidang hukum dalam  bentuk peraturan perundang-undangan baik itu peraturan pusat dan daerah,  juga bahan dokumentasi hukum lainnya, yaitu dalam bentuk buku-buku  hukum, majalah hukum, artikel-artikel koran dalam bidang hukum dan  dokumen lainnya yang menyangkut hukum.
  • bahwa pengembangan JDI Hukum dilakukan  secara tertib, terpadu dan erkesinambungan. Tertib dimaksudkan dalam  pengelolaan JDI Hukum dilakukan menurut teknis dokumentasi dan metoda  yang telah disepakati bersama. Terpadu antara Pusat Jaringan dan Anggota  Jaringan. Berkesinambungan, yaitu dilakukan secara terus menerus, dan  berkelanjutan.
  • bahwa JDI Hukum itu merupakan sarana  pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Hal  ini menunjukan bahwa kegiatan JDI Hukum termasuk di dalamnya adalah  pelayanan informasi hukum, baik itu melalui perpustakaan,   konsultasi/bantuan hukum, sosialisasi/penyuluhan hukum, dan  penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, baik itu secara  Jangsung kepada masyarakat melalui face to face (tatap muka), seperti  penyuluhan hukum, forum diskusi, seminar dan sebagainya maupun melalui  media komunikasi, apakah melalui surat kabar, radio, tele visi, buku,  buletin, majalah.


C.  TUJUAN JDIH

Tujuan ditetapkannya Peraturan  Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi  Hukum Nasional adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan  JDIHN. JDIHN bertujuan untuk :

  • Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum  yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan  instansi lainnya
  • Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
  • Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan  anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka  penyediaan dokumentasi dan informasi hukum
  • Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan  kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,  transparan, efektif, efisien, bertanggungjawab dan dapat dipercaya

Produk Hukum

Aplikasi Eksternal
Cari Produk Hukum
  • PERBUP No 7 Tahun 2017


    PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DANA PENDAMPING PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

  • PERBUP No 4 Tahun 2017


    PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

  • PERBUP No 8 Tahun 2017


    PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

  • PERBUP No 44 Tahun 2017


    PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

  • PERBUP No 33 Tahun 2017


    PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR

Kegiatan Terkini

KEGIATAN PUBLIKASI

KEGIATAN PUBLIKASI

Sunday, 07 January 2018 | Oleh: Admin Person

MENGIKUTI PERTEMUAN INTEGRASI JDIH TINGKAT NASIONAL DI JAKARTA DARI TANGGAL 18 SEPTEMBER S/D 20 SEPTEMBER 2017